banner 160x600
banner 160x600
banner 1100x250

Fuad Bawazier Sebut GBHN Era Soeharto Layak Dihidupkan

Mdi19.com,Terkini – Menteri keuangan Indonesia pada kabinet Presiden Soeharto Fuad Bawazier menyampaikan gagasannya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Fuad mengusulkan negara RI harus memiliki GBHN lagi sehingga siapapun pemerintahannya tidak membuat arah sendiri. Ia juga mengkritisi setiap pemerintahan yang membuat kebijakan hutang tak terkendali. Saat ini utang negara sudah mencapai hampir 4.000 triliunan

“Ada salah kaprah dari sri mulyani, (Menteri keuangan) sekarang ingin menyelesaikan semua dengan hutang,” kata Fuad, dalam acara NGUPI, (Ngumpulin Inspirasi) yang disiarkan MDI19 TV melalui Live streaming, Minggu (22/8)

Utang negara, kata Fuad, saat ini sudah melebihi kemampuan. Kondisi keuangan negara saat ini sudah lebih besar pasak dari pada tiang, jadi GBHN layak kembali dihidupkan agar jalannya negara dan arah pembangunan tidak selalu didominasi oleh pemerintahan itu sendiri.

“Krisis pandemi covid-19 tentu ada hubungannya dengan krisis ekonomi, bila dibandingkan dengan krisis moneter pada 1998 silam, krisis pandemi saat ini sebenernya serupa tapi memang bentukmya berbeda “tuturnya.

Disisi lain, ia mengatakan Virus Corona bukan semata-mata urusan kesehatan, namun imbasnya pada sektor perekonomian juga besar.

“Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh kepada ekonomi, Saat krisis moneter, Indonesia termasuk kelompok negara yang keluar dari krisis ekonomi pada saat itu, “tukas Fuad.

Lebih lanjut ia membeberkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2020 membuat melonjaknya nilai pembiayaan utang. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020, pembiayaan utang untuk 2020 mencapai Rp 1.039,22 triliun, melonjak 158,4 persen dibanding tahun sebelumnya, “ujar fuad

“Sekarang bisa jadi kita akan mengalami resesi ekonomi, dan bisa jadi Indonesia jadi negara terakhir juga yang keluar pandemi”, tambahnya

Fuad juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak stabil sehingga menyebabkan efek krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu diperparah dengan Penanganan pandemi yang setengah-setengah dan tidak beraturan

“Belum lagi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah sangat minim. Ditambah lagi dengan kebocoran fatal karena korupsi. Jelas ini membuat roda perekonomian tidak berputar seperti yang diharapkan, sementara hutang semakin bertambah, ” Pungkasnya.

Reporter : Kardono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 1100x250