Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu

Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.
Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.

M19News.com, Depok – Forum Kewaspadaan Diteksi Masyarakat (FKDM) melakukan audensi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok.

Dalam pertemuan tersebut, ketua FKDM, Rudi Wahyudi didampingi para pengurus dan anggotanya, yang ditemui langsung oleh ketua KPUD Kota Depok Nana Sobarna beserta  jajarannya.

Audensi yang digelar di KPUD Kota Depok tersebut, membahas tentang informasi tahapan pemilu, kesepakatan pembuatan Memorandum of Understanding (MOU) dalam pelaksanaan pemilu 2024 dalam menciptakan iklim yang kondusif.

Ketua KPUD Kota Depok, Nana Sobarna menyampaikan salam kepada para pengurus FKDM Kota Depok. Beliau juga mengucapkan selalmat kepada Ketua FKDM Jawa Barat yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa barat beberapa waktu yang lalu.

Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.
Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.

“kebetulan ketua FKDM Jawa Barat mantan ketua KPU Provinsi Jawa barat, dan kita menyaksikan pelantikan beliau melalui live streaming dan ada MOU FKDM Provinsi Jawa Barat bersama KPU Jawa Barat,” terang Nana Sobarna kepada anggota audensi yang hadir.

Kemudian, Nana Sobarna juga menyebutkan,  bahwa KPUD Kota Depok sedang melaksanakan tahapan pemilu sejak 14 Juni 2022, sehingga sekarang ini sudah masuk dalam tahapan pemilu dan sedang persiapan pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Dan, pendaftarannya dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022, yang sampai penetapan mana saja partai yang menjadi peserta pemilu 2024 akan ditetapkan di tanggal 14 Desember 2024 pada akhir tahun ini,” jelas Ketua KPUD Kota Depok, Kamis 14 Juli 2024.

KPU Kota Depok juga sudah mengetahui partai mana saja yang lolos menjadi peserta pemilu dan memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOI).

“Mereka harus menginput data, ke-38 partai politik,” imbuhnya.

Pada tahun 2022 KPUD Kota Depok bakal merekrut PPS dan KPS sebagai badan adhok panitia pemungutan suara, yang akan ditetapkan pada bulan Oktober 2022.

Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.
Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.

Untuk tahun 2023, KPUD Kota Depok akan masuk tahapan pengusulan kepada KPU RI setelah partai politik resmi ditetapkan di KPUD.

“Diawali dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi dapil yang cukup krusial, berubah atau tidak keputusannya ada di KPU RI atas usulan steakholder masyarakat wilayah. Kita hanya menyampaikan usulan,” tegasnya.

Dipertengahan Tahun 2023, lanjutnya, pendaftaran calon anggota DPR termasuk DPRD Kota di bulan Mei sampai pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024.

Nana Sobarna juga menjelaskan, bahwa Tahun 2024 bukan hanya pemilu yang akan dilaksanakan tetapi, di bulan November 2024 kita juga melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sekaligus Walikota dan Wakil Walikota akan diserentakan jadi di Tahun 2024, dari semua itu dapat dibayangkan dinamikanya,” paparnya.

KPUD Kota Depok juga meminta kepada FKDM Kota Depok agar memberikan masukan agar bisa dikonsultasikan serta dikordinasikan kepada KPUD. Nana Sobarna menyimpulkan, bahwa FKDM tersebut memiliki kaitan dengan apa yang bakal terjadi sehingga ia berharap FKDM mampu mengantisipasinya.

“Demokrasi dan politik. kami hanya sebagai penyelenggara pemilu dan sebatas terkait tentang pemilu, bisa dilihat semakin kesini pemilu di Kota Depok semakin baik bahkan partisipasi masyarakat semakin meningkat,” kata ketua KPUD Kota Depok.

Dikesempatan yang sama, Rudi Wahyudi  Ketua FKDM Kota Depok menyampaikan rasa terimakasihnya kepada KPUD Kota Depok yang telah menerima FKDM untuk beraudensi pada hari yang sudah ditentukan tersebut.

“Terkait dengan audensi FKDM memang bagian program dari propinsi dalam melakukan antisipasi dari bawah dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.

Selain itu Rudi menyampaikan, dasar Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (KDD) yang sebelumnya juga ada Kemendagri No 12 Tahun 2016 tentang kewaspadaan dini.

Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.
Pertemuan FKDM dengan Komisi Pemilihan Umum Depok Bahas Tentang Informasi Tahapan Pemilu. Foto: Arman.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Intelejen di Tahun 2011 yang mana tadinyya Kota dan Kabupaten atau provinsi yang merupakan koordinator terkait dengan Informasi-informasi dan sekarang berubah menjadi pemberi informasi-informasi.

“Dikarenakan harus memberikan informasi berarti harus ada tim yang dibuat oleh FKDM difokuskan di ATHG ( Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan)  dan salah satu potensi konflik ATHG yang signifikan adalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada,” paparnyah.

“Dan Alhamdulillah pemilu 2019 dan pilkada 2020 tidak ada masuk ke Mahkamah (MK) dan potensi konflik ini yang kita jaga dan kita koordinasikan, bahwa sebelumnya kepala daerah itu menerima informasi sekarang memberikan informasi,” lanjut Rudi.

Ketua FKDM juga menyebutkan, dibentuknya  tim kewaspadaan daerah terdiri menjadi dua yaitu yang pertama ASN dan yang kedua dari masyarakat yang dinamakan FKDM dan tupoksinya.

FKDM mencari Informasi dan menganalisa menjaring data sehingga menjadi informasi yang valid serta nggota FKDM mempunyai SK Walikota dan Perwal Walikota.

“Ketua FKDM daerah tingkat kota adalah Walikota dan Ketua harian FKDM Daerah Tingkat Kota adalah Kesbangpol, Ketua Wasdim Kecamatan adalah Camat,” papar Rudi.

Untuk diketahui, didalam audensi FKDM Kota Depok dalam rangka Silaturahim dan memperkenalkan FKDM Kota Depok dengan KPUD kota Depok. Dengan tujuan, agar tercipta situasi aman dan kondusif untuk saling memberikan informasi sehingga tidak terjadi ATHG dan potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *