M19News, Jakarta – Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) meminta semua pihak, utamanya Pemerintah untuk fokus pada penyelesaian kerentanan wilayah pesisir di Indonesia. Geografis Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada memiliki Sumber Daya Pesisir yang besar. Ironisnya, sumber daya tersebut, saat ini kian terancam menyusul fakta semakin terdegradasinya kualitas lingkungan dan ekosistem pesisir. Kerentanan ekologi, juga diikuti oleh kerentanan sosial, dimana depresi sumber daya alam dan lingkungan menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya. Padahal, komposisi penduduk miskin masih banyak terlokalisir di kawasan pesisir.
Anggota komisi VII DPR-RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaran KP, dalam pernyataannya mengatakan kebijakan tata kelola di wilayah pesisir belum dilakukan secara terpadu, disisi lain masih terlihat dominasi pertimbangan mazhab developmentalism, sehingga aspek ekologi masih dikesampingkan.
” Saya lihat masih dominan pada mazhab developmentalism. Artinya upaya membangun guna memacu pertumbuhan, belum diimbangi pertimbangan ekologis. Ini bisa terlihat dari pembangungan di wilayah-wilayah pesisir yang semakin marak dan justru memicu konversi dan suksesi ekosistem pesisir. Saya kira ini bahaya kalau terus dibiarkan tanpa ada pengendalian efektif”, jelas Karding.
Masalah tumpang tindih kepentingan di wilayah pesisir juga jadi sorotan dan disinyalir sebagai akar penyebab wilayah pesisir semakin rentan. Hal tersebut terungkap saat diskusi publik yang diselenggarakan Yayasan Pusaran KP dengan mengusung topik : Menyikapi Problematika Tata Ruang, Konservasi, dan Kerentanan Wilayah Pesisir. *Rabu (13/7)*. President of PEMSEA Network Learning Center (PNLC), Yonvitner, mengungkapkan konflik kepentingan dalam pemanfaaran ruang selama ini menjadi masalah paling mendasar yang sulit diselesaikan tanpa ada political will yang baik dari pemangku kebijakan baik di Pusat dan daerah. Menurutnya, sebagus dan sekomprehensif apapun regulasi/aturan yang dibuat akan jadi sia sia dalam implementasi jika tidak ada political will Pemerintah.
“Saya ambil contoh paling ironis yakni di Bangka Belitung. Babel bisa diakronimkan dengan ” Babak Belur”. Sejak dulu Babel ini sangat memprihatinkan sejak ada aktivitas tambang yang massif. Makanya, jika Pemerintah daerah mau konsen pada eksistensi pesisir Babel, maka jalan satu satunya ya stop tambang”, tegasnya.
Sementara pakar kebijakan tata ruang, Juniar Ilham, dan juga Guru Besar Sumber Daya Pesisir UNDIP Semarang, Sutrisno Anggoro, sama sama sepakat bahwa aspek kerentanan wilayah pesisir harus menjadi dasar dalam perencanaan regulasi tata ruang yang baru. Wilayah pesisir menurut mereka harus dikelola secara terpadu, sehingga ada kompatiblitas antar kegiatan multi sektor. Menurut Prof. Tris, penyusunan tata ruang harus berazas ekofilantropi, dimana aspek keberlanjutan menjadi hal paling penting.
“Regulasi yang akan mengintegrasikan RTRW dengan RZWP3K saya kira harus jadi momentum untuk membangun keterpaduan antar multi sektor. Namun regulasi ini bukan perkara instan atau asal jadi saja, harus ada scientific based yang komprehensif, dan ketelibatan multistakeholders kunci. Jadi tidak bisa diburu buru waktu, tahapannya sangat panjang dan harus detail”, ungkapnya.
Satu hal lagi yang jadi sorotan dalam diskusi publik tersebut yakni berkaitan dengan program program rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir. Pakar Lingkungan Pesisir dari UNDIP Semarang, Rudhi Pribadi, menyayangkan masih banyak ditemui program tanam mangrove yang tidak berdasarkan pada basis kajian terlebih dahulu, sehingga program tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
“Jadi rehabilitasi itu bukan hanya seremonial tanam mangrove, itu perlu ada kajian mendalam, bagaimana karakter biofisik lahan dengan jenis mangrove yang ditanam, bagaimana komposisinya dan lain lain. Belum lagi aspek sosial, terkait pengawasan dan pemberdayaan masyarakat”, jelas Rudhi.
Salah satu bentuk program yang sangat menarik yang bisa diadops oleh para milenial adalah pengembangan platform crowdfunding di bidang konservasi. Founder Bettertogether Indonesia Foundation, Fuad Andhika Rahman yang juga mengembangkan platform mangrove.id mengatakan generasi milenial dapat berperan langsung untuk lebih peduli dengan sumber daya pesisir melalui platform ini.
“Platform ini di Indonesia sangat jarang, dan ini momentum untuk menggerakan elemen generasi milenial untuk lebih peduli dengan lingkungan, terutama di wilayah pesisir”, ajaknya. (Das)
